Laporan Keuangan menggunakan PSAK untuk pemula

Standar Akuntansi Keuangan (SAK): Memahami Dasar Pelaporan Keuangan di Indonesia

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah kumpulan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) dan Dewan Standar Syariah (DSAS IAI). SAK juga diatur oleh peraturan regulator pasar modal untuk entitas yang berada di bawah pengawasannya.

Proses Penyusunan SAK:

Penyusunan dan pencabutan SAK mengikuti due process procedure yang ketat, meliputi:

• Identifikasi isu
• Konsultasi dengan Dewan Konsultatif SAK (DKSAK) jika diperlukan
• Riset terbatas
• Pembahasan materi SAK
• Pengesahan dan publikasi exposure draft
• Pelaksanaan public hearing
• Pelaksanaan limited hearing (jika diperlukan)
• Pembahasan masukan publik
• Pengesahan SAK

Penyusunan buletin teknis dan peningkatan tahunan (annual improvements) tidak memerlukan seluruh tahapan due process procedure.

Materi Kursus:

Kursus ini akan membahas secara mendalam beberapa PSAK penting, antara lain:

• PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan: Menetapkan persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur, dan isi minimal. Berlaku untuk laporan keuangan bertujuan umum, tidak berlaku untuk entitas syariah.
• PSAK 2: Laporan Arus Kas: Mensyaratkan informasi mengenai perubahan kas dan setara kas, diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan.
• PSAK 3: Laporan Keuangan Interim: Menentukan isi minimum laporan keuangan interim serta prinsip pengakuan dan pengukuran. Tidak mengatur kewajiban penerbitan laporan keuangan interim, tetapi diterapkan jika entitas menerbitkannya.
• PSAK 5: Pengungkapan Informasi: Mewajibkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan mengevaluasi aktivitas bisnis dan lingkungan ekonomi.
• PSAK 8: Kelangsungan Usaha: Menyatakan bahwa laporan keuangan tidak boleh disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha jika ada peristiwa setelah periode pelaporan yang menunjukkan ketidaktepatan asumsi tersebut.
• PSAK 14: Persediaan: Menentukan pengukuran persediaan berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.
• PSAK 25: Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi, dan Kesalahan: Membahas kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan dalam pelaporan keuangan.
• PSAK 57: Provisi, Kewajiban Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi: Menjelaskan pengakuan dan pengukuran provisi, kewajiban kontinjensi, dan aset kontinjensi, serta memastikan informasi yang memadai diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Dengan memahami SAK, Anda dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, andal, dan sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia.